POLITIK, ATENSI.CO- Rapat Evaluasi bersama sejumlah OPD yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Pohuwato, Senin, 4 Maret 2024 berlangsung tegang.
Anggota DPRD Pohuwato dari Partai Gerindra, Wawan Hatama, mengkritisi roda pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS). Meski, Bupati Pohuwato saat ini tidak lain adalah pimpinan di partainya itu sendiri.
Suasana semakin memanas saat tangis Aleg dari Partai Gerindra ini pecah ketika menyampaikan pernytaanya yang mengkritisi program pemerintahan saat ini yang menurutnya tidak berlajalan dengan baik.
Pemerintahan SMS memiliki jargon Pemerintahan yang Sehat, Maju dan Sejahtera. Tapi realitasnya menurut Wawan tidak seperti itu. Semua program kesehatan katanya gratis, tapi faktanya kata Wawan masyarakat yang sakit justru dimintai pungutan.
“Setiap masyarakat Popayato yang mau dirujuk ke Rumah Sakit itu dimintakan pungutan Rp 300 ribu, katanya nanti akan diganti. Tapi sampai sekarang tidak pernah diganti, apa seperti ini potret pelayanan kesehatan Pohuwato yang katanya gratis itu ?” Tanya Wawan, anggota DPRD dari Dapil Popayato CS itu.
Kondisi itu kontras dengan siswa di Popayato yang terpaksa harus berhenti melanjutkan sekolah karena tidak memiliki seragam. Serta tidak pernah tersentuh beasis oleh pemerintah daerah.
“Program Satu dokter selalu jadi prioritas. Katanya satu dokter satu Kecamatan. Nyatanya hari ini sudah ada 18 dokter yang lahir dari program itu. Mirisnya mereka yang dapat beasiswa ini banyak orang yang mampu. Di Kampung saya diPopayato ada yang berhenti sekolah karena tidak punya seragam, tidak pernah tersentuh beasiswa. Ini Pemerintah tahu tidak,” ungkap Wawan penuh emosi.
Bahkan Wawan sampai meneteskan air mata menceritakan kisah pilu yang dialami warganya itu. Wawan merasa malu, sebagai anggota DPRD dari partai Gerindra, dirinya tidak bisa memperjuangkan nasib siswa di desa tersebut.
“Jika kalian tidak percaya, ayo sama- sama kita temui siswa dan orang tuanya yang tidak mampu itu,” tegas Wawa Hatama
Anggota DPRD Pohuwato dua periode itu juga mewanti pemerintah daerah untuk tidak berjanji kepada masyarakat, bila janji itu tidak bisa direalisasikan.
“Sekarang sudah dekat Pilkada. Nanti aka berjanji lagi ke masyarakat, padahal pada faktanya janji – janji itu tidak bisa direalisasikan. Kami wakil rakyat juga jadi malu, karena masyarakat berpikir kami tidak bisa kerja. Padahal semua sudah kami suarakan,” ungkapnya dengan nada kecewa.**
