POLITIK, ATENSI.CO – Lambanya penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) Pohuwato pun dinilai karena kurangnya keseriusan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan Sekretaris Komisi III, Al Amin Uduala, dalam rapat dengar pendapat, Senin Januari 2023.
Menurut Politisi Golkar ini, langkah pemerintah untuk menseriusi persoalan tambang terkesan kasuistis, karena hanya akan menseriusi persoalan tersebut ketika ada persoalan ditingkat bawah, yang akhirnya justru membuat masyarakat penambang merasa tidak terlalu diperhatikan.
“Pemerintah hari ini saya rasa kurang serius. Terkesan kasusistis karena hanya akan melakukan upaya-upaya ketika ada pemblokiran jalan dan sebagainya. Apa harus begitu terus menerus,” ucap Al Amin di hadapan peserta rapat.
Pemerintah pun diharapkannya mengambil peran aktif dalam menuntaskan persoalan yang ada. Khususnya masalah penerbitan WPR dan IPR yang menjadi harapan masyarakat penambang saat ini.
“Sudah harus ada langkah kongkrit dari pemerintah. Mendorong tim percepatan untuk segera menyelesaikan penerbitan perijinan yang ada,” harapnya.
Sebagai bagian dari Komisi III yang membidangi pertambangan. Dirinya pun sepakat untuk tidak dilakukan penertiban aktifitas pertambangan Pohuwato yang menurutnya langkah tersebut jika dilakukan dengan represif tanpa memberikan solusi yang tepat justru akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat dan daerah tentunya.
“Kami pun tidak setuju ketika penambang-penambang kita diturunkan begitu saja. Dampaknya tentu akan besar. Ini harus dicermati dengan bijak oleh pemerintah,” pungkasnya.**
