POLITIK, ATENSI.CO – Kabupaten Pohuwato terdiri dari 101 desa dan 3 kelurahan, maka tidak heran Kabupaten yang dikenal sebagai bumi Panua sering terjadi protes warga soal pengelolaan dana desa yang ada.
Hal ini dibuktikan sejumlah unjuk rasa yang menuntut pengusutan dugaan kasus yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Pohuwato.
Persoalan ini mendapat perhatian dari Ketua Fraksi Golkar Pohuwato, Al-Amin Uduala selaku anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pohuwato saat menerima massa aksi yang tergabung dalam aliansi masyarakat Desa Bumbulan menggugat yang berlangsung di aula DPRD Pohuwato, Kamis, 1 September 2022.
Kata sekertaris komisi III Al-Amin Uduala, pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa saat ini.
“Mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Inspektorat Daerah Pohuwato termasuk juga dinas PMD, untuk lebih memaksimalkan jalanya pemerintah yang ada di desa itu sendiri,” kata Al-Amin saat audiensi bersama masyarakat Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat.
Lanjut Ketua Fraksi Golkar, lemahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah saat ini akan memicu persoalan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
“Lemahnya pengawasan menyebabkan persoalan seperti ini sering terjadi, dan saya pribadi bersyukur dengan adanya aksi jalanan yang dilakukan oleh masyarakat, karena kenapa? Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi semua pemerintah agar menjalankan pemerintahan harus apa yang menjadi sebuah keharusan,” tukas Al-Amin Uduala.
Penulis : Guslan Kaco
