ATENSI.CO, POLITIK- Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar rapat kerja bersama sejumlah OPD guna mengevaluasi program penanganan banjir yang terjadi dibeberapa wilayah belum lama ini, yang melanda Kecamatan Marisa sebagai ibu kota Kabupaten serta beberapa Kecamatan lainya. Senin (13/9/2021
Ketua Komisi III, Benni Nento, menyampaikan, dalam rapat tersebut DPRD lebih menekankan upaya percepatan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Pohuwato. Khususnya banjir yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Marisa sebagai ibu kota kabupaten. Terlebih hingga saat ini, kata Benny. Kondisi intensitas curah hujan di Kabupaten Pohuwato masih cukup tinggi.
“Akhir-akhir ini hujan agak intens di wilayah Pohuwato. Maka dalam rapat tadi kita tanyakan terkait penanganan banjir yang ada. Dan Alhamdulillah saat ini pemerintah sudah turun langsung juga dengan Bupati Pohuwato pun sudah turun ke lokasi,” ujarnya.
Lanjut kata Politisi Golkar ini. DPRD juga telah menyampaikan beberapa usulan ke pemerintah daerah terkait penanganan banjir di Pohuwato. Salah satunya dengan mengusulkan untuk menetapkan wilayah Kecamatan Marisa sebagai ibu kota Kabupaten sebagai wilayah tanggap darurat bencana.
“Usulan DPRD, juga sudah disampaikan oleh pak Ketua kemarin. Bahwa pemerintah sudah harus ditetapkan sebagai wilayah tanggap darurat. Sehingga penangananya tidak hanya dilakukan dalam yang lama dengan fokus program lintas sektor yang diarahkan untuk penanganan banjir tersebut,” tambahnya.
Atas bencana alam tersebut, sambung Benny. BPBD Kabupaten Pohuwato melaporkan, ada kurang lebih 810 jiwa yang terdampak dimana beberapa diantaranya masih diungsikan ke rumah warga serta posko darurat yang dibangun pemerintah.
“Dari ratusan warga terdampak, ada yang terpaksa diungsikan dan Alhamdulillah untuk penangananya pemerintah melalui BPBD juga sudah mendirikan posko penampungan. Dan kami mengapresiasi langkah cepat itu,” ucapnya. (*)
