POLITIK, ATENSI.CO- Langkah cepat dilakukukan oleh DPRD Kabupaten Pohuwato dalam merespon adanya lonjakan kasus Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Pohuwato.
Hal ini dibutikan dengan rapat kerja gabungan pada Senin, 28 April 2025 di ruang rapat utama DPRD Pohuwato ini melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, para kepala desa, hingga gabungan Komisi DPRD.
Pertemuan lintas sektor ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD dalam merespons serius krisis kesehatan yang tengah mengancam kehidupan masyarakat Pohuwato. Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Beni Nento, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi terpadu dan tindakan cepat dalam menangani penyebaran penyakit yang telah merambah sejumlah kecamatan, seperti Buntulia, Marisa, Patilanggio, Dengilo, Taluditi, hingga Popayato Group.
Dalam paparannya, Beni Nento menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi terkini, di mana kasus malaria terus bertambah dan fasilitas layanan kesehatan mulai kewalahan. Ia menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dan meminta agar alokasi dana benar-benar difokuskan untuk penanganan langsung, bukan justru tersedot pada pembiayaan non-prioritas.
“Jangan sampai anggarannya Rp 1,7 miliar, tetapi yang digunakan untuk penanganan hanya setengahnya. Sementara sisanya habis untuk perjalanan dinas dan konsumsi petugas,” tegas Beni dengan nada serius.
Ia pun meminta agar satuan pelaksana bertugas dengan prinsip transparansi dan efisiensi, serta berorientasi pada hasil nyata. Menurutnya, penanganan KLB ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan menyangkut keselamatan nyawa manusia.
“Saya melaksanakan rapat ini untuk membuka tabir penanganan KLB malaria. Ini demi kepentingan daerah, karena sudah menyangkut keselamatan manusia. Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada, kita bisa memaksimalkan kinerja komando lapangan dalam beberapa hari ke depan,” tambahnya.
DPRD juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan penanganan KLB ini secara ketat, serta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di sektor pertambangan.
“Di Bulangita saja, setidaknya ada enam kubangan besar yang perlu segera ditangani. Ini harus jadi prioritas. Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Selain intervensi medis, perlu ada rekayasa lingkungan untuk menutup atau mengelola kubangan-kubangan tersebut,” jelas Beni.
Rapat kerja gabungan ini bukan hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menjadi langkah konkret menuju sinergi antar-lembaga dalam menghadapi bencana non-alam ini. DPRD menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan penanganan KLB, mulai dari pengendalian vektor, edukasi masyarakat, hingga pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran.
Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, seluruh peserta rapat berkomitmen untuk mengerahkan segala daya dan upaya demi menghentikan laju penyebaran malaria dan DBD. Rapat ini pun ditutup dengan sejumlah kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang akan segera dijalankan dalam waktu dekat. **
