POLITIK, ATENSI.CO- Pembahasan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daeerah Tahun 2022 yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD, Jumat 19 Mei 2023, berlangsung alot.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Nasir Giasi, didampingi Wakil ketua I Idris Kadji, Wakil Ketua II Nirwan Du’e.
Rapat ini juga dihadiri anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Beni Nento, Al Amin Uduala, Febriyanto Mardain, Yunus Usman, Iwan Abay dan Yusuf Makuta. Serta dihadiri Sekretaris Daerah Iskandar Datau beserta sejumlah Pimpinan OPD dan Sekretaris OPD.
Sejak awal dimulai, rapat pembahasan LKPJ itu berlangsung alot dan sempat memanas. DPRD dibuat geram. Lantaran dua Pimpinan OPD yang diundang tidak hadir dan hanya mengutus Sekretaris. Padahal pada pembahasan tersebut, DPRD ingin mendengarkan langsung penjelasan dari Pimpinan OPD. Dua pimpinan OPD yang tidak hadir itu ialah Kepala Dinas Pertanian Kamri Alwi dan Kepala Dinas Kesehatan Fidi Mustafa.
“Kita DPRD ingin mendengarkan dan penjelasan mereka. Sehingganya yang kita inginkan itu penjelasan Pimpinan OPD. Karena itu terkait program-program Kepala Daerah, apakah berhasil atau tidak ? mereka inilah ujung tombaknya,” Kata Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi.
Kepada DPRD, Para OPD ini diminta menjelaskan terkait indikator kinerja, baik program, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil diperoleh. DPRD pun memberikan sejumlah catatan atas penjelasan tersebut. Catatan ini yang nantinya menjadi rekomendasi dan akan disampaikan pada rapat paripurna nanti.
“Ini menjadi catatan kami. Teman – teman OPD ini memiliki tugas berat. Karena kinerja Kepala Daerah, Bupati Wakil Bupati, itu yang melaksanakan adalah OPD. Masih ada beberapa catatan yang belum mencapai target,” terang Nasir Giasi
Di tempat sama, Wakil Ketua Idris Kadji juga sempat menyentil kinerja Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Kepada dinas Pertanian, Idris mengomentari soal-soal capain program yang menurutnya berbanding terbalik dengan temuan DPRD di lapangan.
“Semua yang disampaikan ini yang baik-baik. Padahal semuanya tidak sama dengan apa yang ada di lapangan. Misalnya apa ? bantuan benih yang diberikan kepada petani itu tidak sesuai keinginan mereka. Sehingga bantuan itu kurang dimanfaatkan dengan baik,” tegas Idris menyentil Dinas Pertanian.
Tidak hanya Dinas Pertanian, Idris juga menyoroti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan Dinas Perikanan. Ia juga menegaskan kepada Sekretaris Daerah untuk lebih jeli menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuannya.
“Jangan Kepala Dinas yang tahunya pegang perahu ketinting disuruh pegang mesin pertanian,” tegas Idris.**
