Ketua DPRD dan Bupati Pohuwato Hadiri Peluncuran IPKD MCP 2025

POLITIK, ATENSI.CO- Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, bersama Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (05/03/2025).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai kepala daerah, inspektur daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia. Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peluncuran IPKD MCP 2025 menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menegaskan bahwa penerapan indikator IPKD merupakan langkah fundamental dalam memastikan pencegahan korupsi berjalan efektif di tingkat daerah.

“Indikator ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Saipul A. Mbuinga.

Dengan di Hadiri oleh DPRD Pohuwato ini menjadi komitmen dalam bersinergi untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Implementasi IPKD MCP 2025 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan peringkat indeks pencegahan korupsi nasional. Disisi lain Keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pelayanan publik.

Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan terpercaya di mata masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah, Pohuwato siap menjadi contoh daerah dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.**

Tinggalkan Balasan