POLITIK, ATENSI.CO- Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, mendampingi Bupati Pohuwato hadiri undangan penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Senin, 08 Juni 2024.
Acara yang bertema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas” dibuka Presiden RI, Joko Widodo, di Jakarta Convention Center.
Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, memaparkan hasil pemeriksaan mereka yang mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Tema yang diusung, “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas,” menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat”, ujar Presiden. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada BPK atas kerja keras mereka dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara.
Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD, Nasir Giasi, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk bekerja keras mengawas dalam mengimplementasikan hasil rekomendasi BPK di Bumi Panua, serta terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang baik.
“Kami optimis bahwa dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan keuangan negara yang sehat dan kuat”,tutur Nasir.
Sementara itu, Bupati Saipul Mbuinga, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja BPK dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, khususnya kepada BPK RI Perwakilan Gorontalo.
“Alhamdulilah untuk Kabupaten Pohuwato pemeriksaan atas LKPD meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, WTP ini adalah yang ke 11 (sebelas), dan ini akan kita pertahankan dan lebih baik pada tahun mendatang,” ucapnya.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK merupakan alat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
“Kami akan terus berkomitmen untuk mengikuti rekomendasi BPK demi perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di daerah kami khususnya kepada perangkat daerah segera menindaklanjuti, dan berkoordinasi dengan ITDA melalui Inspektur Daerah, Muslimin Nento, yang deadlinenya pada 9 Agustus 2024,” kata Bupati Saipul.
Hadir mendampingi Bupati Pohuwato dan Ketua DPRD, yakni Sekda Iskandar Datau, Inspektur Daerah, Muslimin Nento, Kepala BKPSDM, Supratman Nento, dan Kabag Hukum, Owin Mohi.**
