POLITIK, ATENSI.CO- Ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Febriyanto Mardain.
Menurut Febri, carut-marutnya proses penganggaran yang terjadi di Kabupaten Pohuwato berangkat dari tidak tercapainya target PAD sebagaimana telah disepakati dalam pembahasan anggaran sebelumnya. Ia menilai masih terdapat pungutan di lapangan yang tidak berbanding lurus dengan capaian pendapatan daerah.
“Tentu ini menjadi masalah. Kalau benar adanya, kita akan tindak lanjuti pada Pansus Retribusi. Jika ditemukan pungutan liar yang tidak sepengetahuan pimpinan, maka kami akan memberi rekomendasi untuk ditelusuri secara mendalam,” tegasnya.
Febri bahkan pesimis Dinas Pertanian mampu mencapai 50 persen dari target yang dibebankan. Ia menyebut beberapa sektor di dinas tersebut hanya mampu menyentuh angka 2 persen dari 100 persen target PAD yang telah ditetapkan.
“Bayangkan, dari seratus persen hanya dua persen. Ini harus dipertanyakan apa yang sebenarnya dihadapi oleh dinas tersebut. Rata-rata pun tidak ada yang mencapai 50 persen, bahkan ada yang hanya 17 persen,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan dasar penetapan target PAD jika setiap tahun realisasinya selalu bermasalah. Menurutnya, penetapan target yang terlalu tinggi justru berdampak pada postur anggaran daerah karena realisasi pendapatan tidak mampu dicapai.
“Jika pesimis dengan target, kenapa harus ditinggikan? Ini yang menyebabkan masalah pada penganggaran daerah. Yang perlu ditelusuri juga yaitu sektor retribusi yang hanya mencapai 2 persen,” tutup Febri.**
