ATENSI.CO, POHUWATO- Sorotan yang dilayangkan oleh Ketua Fraksi Golkar, Al Amin Uduala, terhadap program Gratis Persalinan kembali mendapat tanggapan dari Pemerintaha Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperlitbang) Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh.
Menurut Irfan, sorotan yang diberikan oleh Ketua Fraksi Golkar tersebut disampaikan saat dirinya melakukan paparan Ranwal RPJMD 2021-2026 di DPRD, Senin (31/05/2021) kemarin. Salah satu poin yang diperkuat disitu, ada janji 20 gratis yang harus masuk di RPJMD.
“Hampir semua anggota DPRD memberikan masukan untuk perbaikan kedepan, utamanya program unggulan gratis yang menjadi janji poltik pasangan SMS. Termasuk Bapak Al Amin, yang spesifik soroti gratis persalinan dan mencontohkan kasus yg terjadi di lapangan. Itu hanya masukan dari beliau (red-Al Amin),” jelas Irfan.
Dirinya kembali menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengacu pada Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Juga Perda Perda Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi.
“Acuan kami dua peraturan ini, bahwa persalinan harus di fasilitas kesehatan. Kemudian di Perda diatur hak dan kewajiban bidan dan dukun bayi,” ungkap Alumnus Universitas Tadulako ini.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar yang juga selaku Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, Al Amin Uduala menyoroti program gratis persalinan yang diguangkan oleh Pemerintahan SMS saat ini.
Pasalnya, kenyataan dilapangan sangat kontradiksi dengan program gratis tersebut. Sebagaimana diketahui, belum ditemukan bahwa masyarakat jika melahirkan harus membayar. (ddj)
