POLITIK, ATENSI.CO — Sejumlah massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato pada Senin, 21 Juli 2025. Kedatangan massa aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait keberlanjutan lingkungan hidup dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Aksi yang awalnya berlangsung di dalam ruangan kantor DPRD tersebut sempat memanas. Namun, suasana mulai mereda setelah Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, tiba di lokasi dan mengajak massa aksi untuk berdialog secara langsung di ruang rapat utama DPRD Pohuwato. Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi III, Nasir Giasi.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan utama yang ditujukan kepada DPRD Pohuwato. Beberapa di antaranya menyoroti pentingnya peninjauan ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pohuwato, terutama terkait isu lingkungan hidup yang dinilai semakin memprihatinkan.
Berikut poin-poin tuntutan massa aksi HMI Cabang Pohuwato:
1. Mendesak DPRD Pohuwato segera melakukan kajian ulang terhadap RPJMD, khususnya pada arah kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mendesak agar visi pembangunan dalam RPJMD memprioritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pelestarian dan pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak kerusakan ekologi.
3. Menolak seluruh bentuk perizinan di sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya yang berpotensi merusak ekosistem serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
4. Mendorong DPRD Pohuwato agar melibatkan pakar lingkungan, akademisi, masyarakat sipil, dan tokoh adat dalam pembahasan ulang RPJMD secara transparan dan partisipatif.
5. Meminta DPRD melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan seluruh instansi atau perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Pohuwato.
6. Meminta DPRD memanggil Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindakop terkait dugaan penyalahgunaan rekomendasi suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD Beni Nento menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disuarakan massa aksi. Beni menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup adalah masalah bersama yang harus dipecahkan melalui kerja sama lintas sektor.
“Kami sangat menghargai aspirasi teman-teman HMI. Kami DPRD akan menseriusi hal ini. Masalah lingkungan adalah masalah kita bersama. Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk membahas langkah-langkah penanganannya,” tegas Beni di hadapan para mahasiswa.
Lebih lanjut, Beni mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Pohuwato telah ditetapkan 10 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selain itu, terdapat sekitar 11 blok lainnya yang masih dalam proses pengajuan oleh masyarakat di beberapa titik wilayah Pohuwato.
“Mengenai isu lingkungan, kami akan duduk bersama Forkopimda. Kami juga berencana turun langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas tambang. Jika adik-adik HMI ingin ikut turun, ayo kita bersama-sama menyaksikan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Audiensi antara massa aksi dan pimpinan DPRD Pohuwato berjalan kondusif hingga akhir. Massa aksi pun mengapresiasi sikap terbuka Ketua DPRD yang mau mendengar dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka dengan melibatkan berbagai pihak terkait.**
