POLITIK, ATENSI.CO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-25, dengan agenda pembicaraan tingkat I, 3 buah ranperda dan pembicaraan tingkat II terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Rapat paripurna itu berlangsung di Ruang Sidang DPRD Pohuwato, pada Selasa 21 November 2025 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri,. Hadir para paripurna tersebut Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, para Anggota DPRD, Sekda, Pimpinan OPD di lingkup Pemda Pohuwato.
Dalam pembicaraan tingkat I, DPRD Pohuwato menerima nota pengantar atas tiga Ranperda, yang terdiri dari satu usulan pemerintah daerah dan dua inisiatif DPRD.
Pada ksemapatan tersebut pemerintah usulkan Ranperda yakni Ranperda tentang Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.
Sementara Ranperda usul inisiatif DPRD Kabupaten Pohuwato diantaranya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi, Ranperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro.
Terkait dua Ranperda inisiatif tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pohuwato menyampaikan dasar hukum dan urgensi pembentukannya sebagai bentuk komitmen DPRD dalam memperkuat tata kelola daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sementara itu, dalam agenda pembicaraan tingkat II, DPRD Pohuwato melaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap enam Ranperda.
Atas nama pimpinan DPRD, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Panitia Khusus (Pansus) yang telah menyelesaikan pembahasan baik terhadap Ranperda usulan pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Adapun enam Ranperda yang disetujui pada pembicaraan tingkat II adalah sebagai berikut:
- Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato (Usul Inisiatif DPRD).
- Ranperda tentang Pengendalian Tempat Hiburan dan Rekreasi (Usul Inisiatif DPRD).
- Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Usul Inisiatif DPRD).
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Usul Inisiatif DPRD).
- Ranperda tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (Usul Pemerintah Daerah).
- Ranperda tentang Produk Hukum Daerah (Usul Pemerintah Daerah). **
