POLITIK ATENSI.CO – Merasa kesal atas tidak adanya keterbukaan informasi terkait polemik pembayaran kompensasi lahan milik penambang lokal, membuat wakil ketua I DPRD Pohuwato Idris Kadji angkat suara.
Idris Kadji yang juga Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa ini, mengungkapkan kekesalannya disaat gelaran audiensi yang melibatkan pihak perusahaan (Pani Gold Project), unsur pemerintah daerah, DPRD Pohuwato, hingga masyarakat penambang lokal, berlangsung di Aula Pola Kantor Bupati beberapa hari lalu.
“Ini yang susahnya, mungkin hari ini semua masukan diterima jawaban diterima akan tetapi pelaksanaan di lapangan yang mandek. Nanti ada masalah baru dilibatkan KUD dan pemerintah. Sedangkan, KUD hanya mitra perusahaan,” tegas Idris Kadji.
Tidak hanya itu, Idris Kadji merasa heran informasi yang diperoleh bahwa KUD diisukan telah mengambil biaya pembayaran kompensasi tersebut. “Yang jadi sasaran kami, dan sudah banyak yang ngomong bahwa uang kompensasi sudah diambil oleh KUD, padahal tidak ada sama sekali yang kami tahu dalam pembayaran lokasi ini, sebab kami (KUD) tidak dilibatkan,” imbuhnya lagi.
Idris mengaku, bahwa pihaknya telah menyarankan pihak perusahaan untuk melakukan pendataan agar supaya pada proses pembayaran nanti tidak menuai polemik yang berujung tidak kondusifnya daerah Pohuwato.
“Tidak ada pendataan sebelumnya, padahal kami sudah usulkan. Coba didata dulu berapa pemilik tromol, berapa pemilik lokasi, kemudian rapatkan dengan Forkompinda dan pihak perusahaan beserta perwakilan penambang supaya merata. Ini justru kalau ada pendekatan diatas bayarannya, kalau tidak ada pendekatan dibawah harganya. Ini yang kami herankan,” tambahnya.
Terakhir yang ditegaskan Wakil Ketua DPRD ini kepada perusahaan yakni, tidak adanya keterbukaan dari pihak perusahaan saat ini.
“Yang poin utamanya tidak ada keterbukaan dari perusahaan. Coba kalau ada tindakan-tindakan, mari kita sosialisasikan bersama pemerintah sehingga tidak terjadi kedua kalau hal demikian,” ulasnya.
Disisi lain, Idi sapaan akrab ini mengaku senang atas jawaban yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pohuwato Siapul A Mbuinga terkait sejumlah proposal yang sudah dilakukan verivikasi dan tinggal menunggu pembayaran.
“Tapi disini ada yang membuat hati saya senang, ada kalimat pak bupati bahwa sudah 100 sekian yang sudah sempurna. Coba mohon, buktikan dulu yang 100 lebih yang sudah di verivikasi itu, agar tidak ada lagi permasalahan dan perusahaan benar-benar membayarkan lokasi ini,” tandasnya.**
