POLITIK, ATENSI.CO- Realisasi sejumlah poin perjanjian kerja sama (PKS) antaran perusahaan ritel raksasa itu dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato kembali mendapat sorotan dari DPRD.
Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi ada beberapa poin yang dinilai tak dilakukan oleh perusahaan selaku investor yang harusnya ikut memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah dan masyarakat. Utamanya, kaitan dengan pembangunan 1 gerai untuk 1 kecamatan.
Dimana untuk Kabupaten Pohuwato masih terdapat 3 kecamatan yang tidak memiliki gerai indomaret. Hal itu tentu dikhawatirkannya akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Ada tiga kecamatan yang belum dibangun, yakni Kecamatan Dengilo, Kecamatan Wanggarasi dan Kecamatan Popayato Barat. Masyarakat yang ada di wilayah itu lantas merasa cemburu karena kalau ingin berbelanja di Indomaret mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh,” ujar Nasir, Kamis 11 Januari 2024.
Selain akses, kata Nasir, dengan dibangunnya gerai Indomaret di 3 kecamatan tersebut, tentu akan memberikan dampak positif untuk masyarakat khususnya anak muda setempat. Ketersediaan lapangan kerja yang baru, tentu akan menekan angka pengangguran di masing-masing Kecamatan.
“Kalau nanti sudah dibuka, di samping masyarakat merasa terbantu dengan kemudahan berbelanja yang ditawarkan Indomaret, anak muda di kecamatan itu juga akan mendapatkan lapangan pekerjaan baru,” lanjut Nasir.
Juga dijelaskan Nasir, selain persoalan pembukaan gerai, Janji Indomaret yang tak dilakukan sebagaimana PKS tersebut adalah pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Viar sebagai alat pengangkut sampah yang telah dijanjikan sejak 2022 namun tak kunjung direalisasikan.
“Selaku Ketua DPRD saya meminta pemda untuk dapat mengevaluasi lagi PKS bersama Indomaret ini. Sebab CSR ini dijanjikan sejak tahun 2022, namun sampai dengan 2024 ini belum juga terealisasi,” tandas Nasir. **
