POLITIK, ATENSI.CO – Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk penyesuaian skema pembayaran pembiayaan daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI, medapat dukungan penuh DPRD Kabupaten Pohuwato.
Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Bupati Pohuwato dan jajaran didampingi juga oleh Ketua DPRD, Beni Nento dan sejumlah anggota.
Menurut Ketua DPRD, kunjungan ini bertujuan untuk membahas penyesuaian skema pembiayaan daerah, khususnya terkait pinjaman yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato.
“Semoga usulan penyesuaian skema yang ditawarkan oleh Pemda, memperoleh persetujuan dari PT. SMI karena kondisi fiskal daerah masih belum stabil akibat adanya efisiensi,” ujarnya.
Sementara itu, pada pertemuan tersebut, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini tengah mengalami tekanan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
Ia menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, kebijakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap kapasitas belanja publik daerah.
Seiring dengan kondisi tersebut, Bupati Saipul menyampaikan permohonan kepada PT SMI agar dapat mempertimbangkan penjadwalan ulang pinjaman daerah. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang terus meningkat, sehingga sejumlah program prioritas daerah terpaksa mengalami penundaan.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap realisasi program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terus mengemuka. Bupati menegaskan masih banyak kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan, terutama di sektor infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan program yang berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta program yang secara langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pembangunan tetap dapat berjalan dan target RPJMD dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang adaptif agar daerah tetap mampu memenuhi kewajiban fiskal tanpa mengabaikan kepentingan publik,” tegas Bupati Saipul.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pohuwato, termasuk Ketua Komisi III, sebagai wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan solusi terbaik demi keberlanjutan pembangunan daerah. Bupati Pohuwato juga didampingi oleh unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato berharap PT SMI dapat mempertimbangkan permohonan penjadwalan ulang pinjaman, sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat terus berjalan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato. **
