POLITIK. ATENSI.CO – Sejumlah guru PAUD di Kabupaten Pohuwato, mengeluh ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato tentang jumlah honor hanya 500 ribu perbulan hingga masalah lainya.
Sebelumnya, DPRD Pohuwato melalui komisi I menggelar rapat kerja pimpinan yang menghadirkan sejumlah guru paud Se Kabupaten Pohuwato, dan turut dihadiri kepala dinas pendidikan Ikbar AT Salam, kepala BKPPD Supratman Nento, ketua Komisi I Amran Anjulangi beserta jajaran yang berlangsung di aula rapat DPRD, Senin 10 Oktober 2022.
Rapat yang membahas persoalan kesejahteraan guru tersebut, salah satu guru paud Wirna Sigi mengaku saat ini honor yang diterima para guru hanya berjumlah 500 ribu perbulan. Bahkan Wirna juga menyoroti persoalan SK hingga Pemerintah Daerah yang terkesan memberikan janji manis soal kenaikan gaji itu sendiri.
“Gaji kami selama ini dengan uang 500 ribu apalagi BBM sekarang sudah naik, maka kami disini meminta kepada pemerintah daerah untuk menaikan gaji kami ini. Padahal, di tahun 2021, ada informasi bahwa pemerintah daerah telah menaikan gaji dari 500 naik menjadi 750 rib, akan tetapi pada saat penetapan ternyata gaji kami hanya jalan di tempat alias hanya 500 ribu saja,” Ungkap Wirna dengan nada sedih.
Sebab menurut Wirna, apa yang disampaikan melalui rapat tersebut, pihaknya hingga saat ini rela mengajar kepada anak-anak meski gaji saat ini tidak ada kenaikan.
“Kami ini bukan mengeluh untuk mengajar anak-anak, namun hingga saat ini saya tanamkan kepada diri ini untuk senantiasa tetap ikhlas mengajar anak-anak meski gaji kami masih 500 ribu,” Tandasnya Sambil Menambahkan Keluhan Para Guru Honor Paud.
Disamping itu, usai rapat bersama bersama sejumlah guru, ketua komisi I Amran Anjulangi menjelaskan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh guru honorer Paud telah mendapatkan solusi.
“Setelah kita diskusikan dengan pihak – pihak yang berkompeten, Alhamdulillah semua mendapat solusi,” beber Amran Anjulangi.
Masih menurutnya, permasalahan saat ini dihadapi para guru honorer Paud tersebut, akibat tidak terbangun komunikasi antara dinas terkait dengan guru itu sendiri.
“Sehingga hari ini terbuka semua, kami sebagai DPRD akan menggelar kembali rapat yang sama namun akan melibatkan dinas PMD, Abdesi Pohuwato, karena di guru paud ada saling keterkaitan bagaiman peran desa untuk pembayaran honor mereka. Maka ini harus kita dudukan bersama,” tukasnya.
