POLITIK, ATENSI.CO- Reses masa persidangan keduabtahun kedua masa jabatan 2024-2029,, menjadi wahana dan silaturahmi Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Akbar Baderan dengan konstituaennya.
Pada kegiatan yang berlangsung di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Senin 09 Februari, Akbar menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Reses legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Duhiadaa–Patilanggio itu dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, Camat Duhiadaa, Kepala Desa Bulili, serta ratusan warga sebagai konstituennya. Kegiatan berlangsung dialogis dengan antusiasme tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan.
Dalam sambutannya, politisi muda Partai Golkar itu menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting bagi wakil rakyat untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Seluruh masukan warga, kata Akbar, akan dicatat dan diperjuangkan agar dapat ditindaklanjuti di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka. Apa yang menjadi aspirasi warga akan kami bawa dan perjuangkan ke pemerintah daerah,” ujar Akbar.
Namun demikian, Akbar juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah mengalami efisiensi anggaran akibat kebijakan pemotongan dari pemerintah pusat. Situasi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi laju pembangunan di daerah.
“Saat ini keuangan daerah sedang dalam kondisi efisiensi akibat kebijakan pusat. Meski begitu, kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar program-program prioritas masyarakat tetap mendapat perhatian,” jelasnya.
Sementara itu hak yang sama juga di sampaikan dari Perwakilan Dinas Pertanian, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran juga berdampak pada sektor pertanian. Sumber pembiayaan program pertanian sebagian besar bergantung pada anggaran pusat. Meski demikian, sejumlah program strategis tetap berjalan, di antaranya program cetak sawah di Kecamatan Randangan untuk mengantisipasi berkurangnya lahan produktif di wilayah lain.
Dinas Pertanian Pohuwato, menjelaskan, Pohuwato mendapat target cetak sawah seluas 5.000 hektare, namun saat ini baru mampu direalisasikan sekitar 1.000 hektare. Selain itu, terdapat program perluasan tanaman kelapa dan kakao, di mana untuk kakao ditargetkan 1.500 hektare dan baru terealisasi sekitar 1.071 hektare. Pemerintah juga tengah mengusulkan program tiga juta rumah, termasuk rumah komunitas, rumah nelayan, dan rumah layak huni.
Dalam sesi dialog, warga Bulili menyampaikan persoalan serius di sektor pertanian, khususnya petani sawah yang telah enam kali gagal panen akibat permasalahan saluran irigasi. Masyarakat berharap adanya pemeriksaan kualitas air, pH tanah, serta sanitasi sebelum dilakukan solusi lanjutan.
Warga juga menolak jika solusi hanya sebatas pengangkatan sedimentasi, karena dinilai tidak menyelesaikan akar masalah. Mereka meminta percepatan penanganan saluran irigasi agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan normal. Kekhawatiran juga disampaikan terkait wacana pengalihan petani ke wilayah cetak sawah di Randangan, mengingat sebagian besar petani Bulili hanya berstatus penggarap dan tidak memiliki kepastian kepemilikan lahan.
Menanggapi hal tersebut, Akbar Baderan menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Pohuwato telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan mendapat perhatian dari sejumlah pihak, termasuk tokoh penambang. Ia mengakui bahwa pengangkatan sedimentasi saja tidak cukup, sehingga diperlukan solusi jangka panjang berupa pembangunan penahan agar sedimentasi tidak kembali masuk ke lahan pertanian.
“Kami di DPRD terus mendorong percepatan legalitas penambang, sekaligus mencari solusi agar sedimentasi tidak lagi merugikan petani,” tegas Akbar.
Terkait isu cetak sawah, Akbar menegaskan bahwa tidak ada pengalihan sawah dari Bulili ke Randangan. Program tersebut murni pembukaan sawah baru di Kecamatan Randangan karena wilayah tersebut memiliki potensi irigasi yang besar.
Hal senada disampaikan Dinas Pertanian yang menegaskan bahwa cetak sawah di Randangan dilakukan karena ketersediaan air yang melimpah dan ditawarkan secara terbuka kepada petani setempat, baik petani jagung maupun petani sawah, tanpa memindahkan petani Bulili ke wilayah tersebut. **
