POHUWATO, ATENSI.CO – Pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Pohuwato yang akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, menuai sorotan dari anggota BPD.
Pasalnya, Terhitung dari 101 BPD yang ada, pengukuhan tersebut hanya dikuti oleh 30 BPD saja. Pengukuhan Askab BPD sendiri rencananya akan digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada Selasa 4 Oktober 2022.
Meliha hal itu, salah satu Anggota BPD yang tidak disebutkan namanya, dirinya sangat menyayangkan adanya pelantikan yang dilaksanakan di luar Pohuwato. Karena menurutnya, pelantikan tersebut tidak ada output mengingat tidak semua yang tergabung dalam struktur BPD tidak hadir dala perjalanan dinas.
“Sangat elok apabila pengukuhan itu kita laksanakan di Pohuwato. Mengingat saat ini banyak perwakilan BPD yang tidak dapat hadir. Bahkan ada beberapa pengisi struktur yang tidak dapat hadir karena keterbatasan anggaran,” Ungkapnya.
Dirinya menilai, bahwa untuk keberlangsungan organisasi kedepan maka sudah seharusnya pengukuhan itu dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato agar semua pengisi struktur dan perwakilan dari 101 BPD yang ada dapat ikut hadir dalam pengukuhan.
Bahkan, katanya, dalam satu desa ada yang mengutus lebih dari satu orang. Hal ini memberi kesan bahwa kegiatan ini dipaksakan menghabiskan dana operasional untuk hura-hura.
“Harusnya agenda suatu organisasi itu harus punya orientasi, jangan hanya terkesan memaksakan atau menghabiskan dana operasional saja,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Muzna Giasi mengatakan bahwa alasan besarnya jumlah BPD yang tidak ikut dikarenakan keterbatasan anggaran di masing-masing BPD itu sendiri.
“Yang berangkat ini yang masih ada anggaran. Tapi memang ada yang tidak punya anggaran tetap berangkat sendiri,” jelas Muzna, saat ditemui awak media ini pada Senin (3/10/2022) kemarin.
Pelaksanaan pengukuhan Askab BPD Pohuwato di Sulawesi Utara sebelumnya memang sudah di rencanakan dan disepakati lewat rapat yang digelar di Dinas PMD.
“Mereka rapat disini, seluruh BPD se-Kabupaten Pohuwato. Saya juga sudah sampaikan bahwa urusannya diserahkan ke mereka, kita cukup mendampingi saja,” tambahnya.
Terpisah, Ketua Askab BPD Pohuwato, Indra Laraga menerangkan bahwa kendala utama dari BPD yang tidak hadir adalah anggaran yang tidak memadai. “Sebenarnya dianjurkan semua, tapi karena kondisi keuangan, jadi mana yang masih punya dana maka mereka yang ikut,” ungkapnya. **
