POHUWATO, ATENSI.CO – Puluhan pengurus besar kerukunan pelajar mahasiswa Indonesia Pohuwato (Pb-kpmip) menggelar unjuk rasa terkait polemik yang terjadi di kabupaten Pohuwato.
Pantauan awak media ini, Senin, 29 Agustus 2022, puluhan massa aksi tersebut menyoroti polemik beasiswa daerah yang terindikasi tidak adanya transparansi pencairan beasiswa. Tidak hanya itu, permasalahan BBM tidak luput dari sorotan kader PB- KPMIP bahkan polemik tempat hiburan malam menjadi tuntutan massa aksi.
Sebagaimana disampaikan Yopin Polutu dalam orasinya, pihaknya meminta pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Saipul A Mbuinga dan Suharsi Igirisa (SMS).
“Sudah dua tahun pemerintahan SMS berjalan namun ada banyak hal di evaluasi. Diantaranya, persoalan beasiswa daerah yang sampai hari ini belum ada kejelasan,” Teriak Yopin saat menggelar unjuk rasa di Pelataran Kantor Bupati.
Tidak hanya di kantor Bupati, Yopin Polutu selaku ketua PB itu juga menyampaikan aspirasi di dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pohuwato dan Markas Kepolisian Resort Pohuwato terkait beberapa polemik diantaranya, penutupan hiburan malam dan pesta miras yang hari ini semakin marak terjadi di Bumi Panua hingga isu penyeludupan BBM dan pencatutan nama Bupati yang dilakukan pihak Indomaret.
“Hal tersebut kiranya dapat diperhatikan sehingga proses pemerintahan SMS tidak terhambat dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi di daerah kita tercinta,” Tandas Yopin.
Berikut beberapa tuntutan massa aksi PB KPMIP.
1. Menuntut Pemda Pohuwato dalam hal ini Disporapar untuk membuka informasi secara detail terhadap pencairan beasiswa daerah.
2. menuntut pemda untuk mempercepat pencairan beasiswa daerah.
3. Menuntut Pemda Pohuwato untuk memperjelas hasil terkait kedudukan beasiswa satu dokter satu kecamatan.
4. Menuntut pemda Pohuwato agar melibatkan KPMIP dalam verivikasi beasiswa daerah.
5. Menuntut Pemda agar membuka informasi terkait beasiswa polbangtan Malang yang tidak pengusulan di tahun 2022.
6. Menuntut Pemda untuk membuka sudah sejauh mana output hasil perjanjian Pemda dan Indomaret dengan ketersediaan tenaga kerja lokal.
7. Menuntut ketegasan pemda untuk menertibkan tempat hiburan malam.
8. Menuntut kinerja polres Pohuwato terhadap kasus penyeludupan BBM.
9. Menuntut kinerja polres terhadap pengamanan hiburan malam.
10. Menuntut Polres untuk membuka ke publik kedudukan kasus pencatutan nama Bupati Pohuwato dan salah satu dinas DPMTS oleh Indomaret.
11. Mempertanyakan adanya pembangunan gerai Indomaret yang terletak di pasar kecamatan Marisa.
12. Mempertanyakan izin dan pengolahan limbah Indomaret yang ada di wilayah Pohuwato.
13. Mempertanyakan kinerja Pemda melalui dinas perikanan terkait adanya rekomendasi kebutuhan BBM untuk para nelayan, yang rekomendasi tersebut perlu dipastikan sesuai peruntukannya.
14. Mempertanyakan dan mendesak kepada pihak polres Pohuwato terkait pengembangan status perkara mengenai pembangunan lapangan desa Motolohu, kecamatan randangan, yang pernah adanya pemanggilan terhadap oknum-oknum terkait.
15. Mempertanyakan dan mendesak terkait adanya pembangunan rumah komunitas sejumlah 79 unit di desa Motolohu, Kecamatan Randangan.
Penulis : Guslan Kaco.
