POLITIK, ATENSI.CO- Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato menggelar rapat koordinasi strategis untuk meningkatkan sosialisasi di desa-desa dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
Rapat koordinasi ini digelar di Kegiatan di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Senin 14 Oktober 2024, dihadiri oleh anggota Komisioner KPU Pohuwato, Iskandar Ibrahim, Dian Pakaya, dan Usman Dunda.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pohuwato.
Pada kesempatan itu, Iskandar Ibrahim mengatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih tidak dapat diukur hanya dari hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU), melainkan dari pemilihan legislatif yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024.
Data yang diperoleh dari PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menunjukkan bahwa evaluasi partisipasi pemilih menjadi acuan penting dalam persiapan Pilkada mendatang, mencerminkan realitas partisipasi di berbagai wilayah kecamatan.
Kecamatan Popayato mencatat partisipasi tertinggi dengan angka mencapai 90%, sedangkan Kecamatan Marisa, sebagai pusat ibu kota Kabupaten Pohuwato, tercatat sebagai daerah dengan partisipasi terendah, hanya mencapai 84%.
“Saya harap kerja keras PPK dan PPS dapat meningkatkan angka tersebut dalam Pilkada nanti,” ungkap Iskandar.
KPU Pohuwato, melalui Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), sedang merancang berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan mendatang.
Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menggerakkan masyarakat agar lebih aktif menggunakan hak pilih mereka, termasuk peningkatan intensitas sosialisasi di kecamatan-kecamatan dengan partisipasi rendah, dengan target mencapai 90%.
Iskandar mengingatkan bahwa pada Pilkada 2019, yang berlangsung di tengah pandemi covid-19, partisipasi pemilih mencapai 87,2%. Dengan kondisi saat ini, ia optimis bahwa target partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 dapat tercapai.
Beberapa strategi yang diterapkan mencakup penyelenggaraan kirab, pembentukan relawan demokrasi, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
“Saya berharap sosialisasi yang telah dan akan dilakukan oleh KPU, PPK, dan PPS dapat menggerakkan masyarakat untuk lebih sadar tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan,” tambahnya.**
