POLITIK, ATENSI.CO – Keputusan Bawaslu Kabupaten yang memutuskan dugaan kasus money politik yang terjadi di Kecataman Paguat untuk lanjut dan akan diserahkan dan dibahas bersama ditingkatan Sentra Gakumdu, mendapat reaksi keras dari Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pohuwato, Muhlis Podilito.
Menurut Muchlis Podilito, SE, langkah yang diambil oleh Bawaslu Pohuwato terkesan memaksakan dugaan kasus tersebut naik ke Gakkumdu.
“Ini terkesan dipaksakan, karena yang saya ketahui dugaan kasus ini hanya berupa keterangan,” ungkapnya.
Yang lebih mengherankan, tambah Muchlis, hasil konfirmasi dirinya dengan pihak Bawaslu pada tanggal 17 Juni 2024 yang lalu, terkait dugaan kasus tersebut. Pihak Bawaslu menjelaskan dugaan kasus money politik salah satu Caleg PKS tersebut tidak ada tercantum pelapor sehingga unsur formilnya tidak terpenuhi. adapun kronologi atas dugaan money politik tersebut hanya berupa keterangan.
“Kami kaget hasil pleno Bawaslu yang menaikan dugaan kasus ini. Padahal hasil konfirmasi kami dengan Ketua Bawaslu tidak pelapor. Ini bagaimana? Bawaslu plin-plan,” ungkap Muchlis.
Bahkan, ungkap Muchlis, terkait nama-nama yang disebut-sebut sebagai pemberi uang pada dugaan kasus tersebut tidak termasuk pada tim kampanye PKS yang di daftarkan ke KPU.
“Bahkan nama-nama tersebut tidak dikenal oleh MY yang merupakan caleg PKS tersebut,” tandasnya dengan wajah serius.
Sebagai informasi, sebelumnya Bawaslu Pohuwato, memutuskan dugaan kasus money politik yang dilakukan oknum untuk memenangkan salah satu caleg DPRD Provinsi Gorontalo itu, sudah memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga Bawaslu Pohuwato memutuskan dugaan pelanggaran tersebut naik ke Sentra Gakumdu.
“Kemarin kita sudah pleno dan hasilnya sudah terpenuhi unsur formil dan materialnya. insya Allah registrasinya kan satu kali 24 jam, setelah itu dibahas di sentra Gakumdu. Kemarin pleno, hari ini registrasi, insya Allah besok di bahas di Gakumdu,” ungkapnya, selasa 24 Juli 2024, dikutip dari autentik.id. **
