Bolmut  

Barang Milik Daerah ditargetkan tuntas

Barang Milik Daerah ditargetkan tuntas

Persoalan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang selang beberapa tahun terakhir sering menjadi temuan,  sehingga itu menjelang pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) membuat Pemkab Bolmut terus berbenah diri.

Dimana dalam pelaporan hasil pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah pada tahun 2018 yang nantinya akan diperiksa oleh tim auditor BPK-RI dalam waktu dekat ini, maka Pemkab Bolmut menargetkan tidak ada lagi temuan-temuan yang berarti sehingga Bolmut akan kembali mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Sirajudin Lasena, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut, Leopold Dalope melalui Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Indra Syafri Lauma. “Rekonsiliasi atas BMD dan Persediaan di SKPD yang jadi temuan BPK ditahun-tahun sebelumnya kita targetkan tuntas tahun ini, dan paling lambat pekan depan (pekan ini) tuntas,” ujar Indra belum lama ini.

Dalam rekonsiliasi tersebut, tak hanya BMD yang jadi temuan di tahun-tahun sebelumnya yang akan pihaknya tuntaskan, namun keberadaan BMD lain-lainnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun akan kembali dimatangkan sehingga dalam pemeriksaan BPK tahun ini, tidak lagi ada masalah pada pengelolaan BMD di Bolmut. “Untuk itu, bagi OPD yang belum menyelesaikan persoalan BMD-nya diharapkan segera menindaklanjutinya, hingga meminimalisir segala temuan tentang pengelolaan BMD pada saat pemeriksaan awal  Tim Audit BPK-RI nanti,” harapnya.

Ditembahkannya, jika pihaknya berharap peran kerjasamanya yang baik dengan OPD yang ada, sehingga harapan dan impian Bolmut meraih opini WTP dapat terwujud di tahun ini. “Komitmen ini terus diingatkan dan ditegaskan oleh pimpinan daerah dalam setiap kegiatan. Maka kami mengajak seluruh OPD dapat meningkatkan peran koordinasinya untuk satu tujuan Bolmut Road to WTP pada LHP pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah tahun 2018, yang pemeriksaannya akan dilakukan tahun ini,” tukasnya.

Senada dengan itu anggota Komisi II Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut Suphan Hasan, mengingatkan agar kiranya seluruh kekurangan yang ada agar kiranya terus dibenahi. “Tidak hanya masalah BMD namun demikian seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan perlu ada evaluasi secara menyeluruh, sehingga dengan demikian maka akan diperolah penghargaan yang terbaik untuk kita persembahkan bagi daerah ini,” pinta Suphan. (fp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.